BAB I
Pendahuluan
Segala puji bagi Allah swt
yang telah membimbing manusia dengan dengan petunjuk- petunjuknya sebagaimana
yang terkandung dalam al- Quran dan sunnah, menunjuki manusia kejalan yang
lurus dan kejalan yang diridoi-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa
dihaturkan kepada junjungan nabi Muhammad saw, para sahabat, keluarga dan para
pengikutnya sampai hari kiamat.
Muzara’ah dan Musaqah adalah
suatu kerja sama atas tanah pertanian. Yaitu kerja sama yang sangat besar manfa’atnya dalam kegitan tolong menolong di antara manusia.
Di dalam makalah ini akan dibahas
tentang pengertian muzara’ah dan musaqah, dasar hukum, syarat, rukun serta
pelaksanaannya. Mudah –mudahan makalah ini dapat menambah pengetahuan kita tentang masalah
Muzara’ah dan musaqah.
BAB II
Pembahasan
Muzara’ah dan Musaqah
A
. Pengertian, dasar hukum, syarat serta hukum Muzara’ah dan Musaqah
1. Pengertian
muzara’ah dan Musaqah
a. Muzara’ah
Kata “Muzara’ah”, secara etimologi adalah bentuk
mashdar dari asal kata, “az- zar’u” yang artinya adalah, al- inbat (
menanam, menumbuhkan ). Sedangkan menurut terminologi syara’ adalah, sebuah
akad pengolahan dan penanaman (lahan) dengan upah sebagian dari hasilnya.
Ulama malikiyyah mendepenisikannya dengan, persekutuan atau perjoinan
(kerjasama) dalam mengolah dan menanami lahan.
Ulama
hambaliah mendefenisikannya seperti berikut, penyerahan suatu lahan kepada
orang (buruh tani) yang mengolah dan menanaminya, sedangkan hasil tanamannya
dibagi di antara mereka berdua (pemilik lahan dan pengolah).
Al-
muzara’ah juga dengan al- Mukhaabarah
(dari asal kata, “al-khabaar) dan al- muhaaqalah. Sedangkan orang Irak
menyebutnya al- qaraah.
Sementara itu, Syafi’iyyah menjelaskan pengertian
al- Mukhaabarah seperti berikut, mengerjakan suatu lahan dengan upah
sebagian dari hasilnya, sementara benihnya dari pihak pekerja. Sedangkan al- Muzara’ah
sama dengan al- Mukhaabarah, hanya saja benihnya dari pemilik lahan.
Kesimpulannya adalah, bahwa al- Muzara’ah adalah
akad pemanfa’atan dan penggarapan lahan pertanian antar pemilik lahan
dengan pihak penggarap, sedangkan hasilnya dibagi di antara mereka berdua
dengan prosentase bagian sesuai yang mereka berdua sepakati.[1]
b. Musaqah
Secara
bahasa, musaqah adalah bentuk masdar al- mufaa’alah dari asal
kata “as-saqyu.” Ulama Madinah menyebutnya dengan nama al- muamalah,
bentuk mashdar al- mufaa’alah dari asal kata “al-‘amal.” Namun
nama musaqah lebih diutamakan untuk digunakan, karena unsur yang dominan
di dalam akad musaqah adalah as-saqyu (penyiraman, pengairan).
Sedangkan
secara syara’, musaqah adalah suatu kesepakatan atau kontrak kerja berupa
pemasrahan pepohonan kepada seseorang untuk ia sirami dan rawat sedangkan hasil
buahnya dibagi di antara kedua belah pihak. Atau dengan kata lain, sebuah
kontrak kerja dengan upah sebagian dari hasil pepohonan yang didapatkan. Atau
dengan kata lain, memasrahkan pohon kepada seseorang untuk ia rawat dengan upah
sebagian tertentu dari buah yang dihasilkan.
Sedangkan
menurut Ulama Syafi’iyah, musaqah adalah mempekerjakan seseorang untuk
menyirami dan merawat pohon kurma atau pohon anggur saja dengan kesepakatan
bahwa hasil buahnya untuk mereka berdua.
2. Dasar
hukum Muzara’ah dan Musaqah
a.
Muzara’ah
Imam abu Hanifah dan Zufar tidak
memperbolehkan Muzara’ah. Mereka berdua mengatakan bahwa akad Muzara’ah
adalah faasidah (rusak, tidak sah). Dengan kata lain, akad Muzara’ah
dengan upah sepertiga atau seperempat dari hasil tanam- tanamannya adalah
batal dan tidak sah menurut pendapat mereka berdua.
Begitu juga, imam Asy- Syafi’i tidak memperbolehkan Muzara’ah.
Menurut ulama Syafi’yyah, yang boleh hanyalah Muzara’ah yang statusnya
mengikuti akad Musaaqah (penyiraman dan perawatan pohon) karena
dibutuhkan.[2]
Sedangkan Mukhabarah (Muzara’ah yang benihnya dari pihak pekerja) menurut ulama
Syafi’iyyah hukumnya tidak boleh meskipun statusnya mengikuti akad Muzaqaah,
karena tidak ada dalil yang menunjukkan pensyari’atannya.
Sementara itu, kedua rekan Abu Hanifah (Muhammad dan
Abu Yusuf), Imam Malik, Imam Ahmad, dan Daud Azh-Zhahiri dan ini merupakan
pendapat jumhur fuqaha bahwa Muzara’ah adalah boleh. Hal ini
berdasarkan, . mengolah dan mengerjakan lahan Khaibar dengan upah dengan
separuhdari hasil pohon kurma atau dari hasil panen pertaniannya. Juga karena
itu adalah sebuah bentuk akad kerja sama (join) antara harta dan pekerjaan,
maka oleh menutupi celah- celah kebutuhan, sebab terkadang ada orang memiliki
lahan, namun tidak memiliki keahlian dan pengalaman di dunia pertanian,
sedangkan dipihak lain, ada orang yang tidak memiliki lahan, namun
memiliki keahlian dan pengalaman di
dunia pertanian. Sehingga jika kedua orang tersebut bekerja sama, maka hal itu
bisa memberikan dan menciptakan banyak kebaikan dan keuntungan. Dan fatwa dalam
masalah ini menurut ulama Hanafiyyah adalah memakai pendapat kedua rekan Imam
Abu Hanifah ini. Karena akat seperti itu memang di butuhkan. Ini adalah
pendapat yang raajih.
b. Musaqah
Musaqah
menurut ulama Hanafiyah adalah sama seperti muzara’ah baik dari segi hukumnya,
perbedaan pendapat yang ada didalamnya dan syarat- syarat yang memungkinkan
didalamnya. Oleh karena itu musaqah menurut Imam Abu Hanifah dan Zufar adalah
tidak boleh. Akad musaqah dengan upah sebagian dari buah yang dihasilkan adalah
batal dan tidak sah menurut mereka berdua. Karena itu berarti menyewa atau
mempekerjakan dengan upah sebagian dari buah yang dihasilkan, dan itu adalah
dilarang. Rasulullah saw. bersabda,” barang siapa memiliki suatu lahan, maka
hendaklah ia menanaminya janganlah ia menyewakannya atau mengupah seseorang
untuk menanaminya dengan biaya sewa atau dengan upah sepertiga atau seperempat
(dari hasilnya) atau dengan biaya sewa atau upah dalam bentuk makanan yang
disebutkan.
Sementara
itu, dua rekan Imam Abu Hanifah(Muhammad dan Abu Yusuf) serta jumhur ulama
(termasuk diantaranya adalah Imam Malik
, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad), berpendapat bahwa Musaqah
hukumnya boleh dengan sejumlah syarat. Pendapat dilandaskan pada hadits yang
menceritakan tentang praktek Rasulullah saw. yang memasrahkan tanah khaibar
kepada para penduduknya untuk digarap dengan upah sebagian dari hasil tanah
khaibar tersebut. Diriwayatkan dari
Abdullah Ibnu Umar r.a. “Bahwasanya Rasulullah saw. mempekerjakan penduduk
khaibar untuk mengolah dan menggarap tanah khaibar dengan upah sebagian dari
hasilnya berupa hasil buah kurma atau hasil ladang pertanian yang mereka garap
dan kelola tersebut.”
Hadis
ini diriwayatkan oleh al- Jama’ah (al- Bukhari, Muslim, at-Tirmizi, an-Nasa’i,
Abu Daud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad). Juga kerena alasan akad musaqah adalah
akad yang sangat dibutuhkan. Sebab, pemilik kebun terkadang tidak memiliki
keahlian dan pengalaman dalam mengelola dan merawatnya, atau mungkin tidak
punya wakyu untuk itu, sementara di sisi
lain ada orang yang memiliki kemampuan
dan keahlian merawat dan mengelola kebun serta memiliki waktu untuk itu, namun
ia tidak memiliki lahan perkebunan, sehingga pemilik lahan perkebunan
membutuhkan pekerja dan pihak pekerja membutuhkan pekerjaan, sehingga
terjalin hubungan mutual simbiosis di antara keduanya.
Fatwa
dalam masalah ini di kalangan ulama Hanafiyah adalah berdasarkan pendapat
Muhammad dan Abu Yusup, dengan landasan praktek yang pernah dilakukan oleh
Rasulullah saw. para istri beliau, Khulafa’urrasyidin dan penduduk madinah.
Juga berdasarkan ijmak para sahabat atas pembolehan musaqah. Ibnu Juzai, salah
satu ulama mazhab maliki mengatakan , musaqah adalah boleh dan statusnya
adalah sebagai bentuk akad yang dikecualikan dari dua asas yang di larang yaitu, akad Ijaarah yang tidak jelas dan tidak pasti, serta menjual
sesuatu yang belum tercipta.[3]
3. Syarat-syarat
Muzara’ah dan Musaqah
1) Muzara’ah
a. Manurut
Abu Yusuf dan Muhammad
Abu yusuf dan muhammad(sahabat abu hanifah),
berpendapat bahwa muzara’ah memiliki beberapa syarat yang berkaitan dengan
aqid(orang yang melangsungkan akad), tanaman, tanah yang ditanami, sesuatu yang
keluar dari tanah, tempat akad, alat bercocok tanam, dan waktu bercock tanam.
1. Syarat
aqid( orang yang melangsungkan akad)
a. Mumayyiz,
tetapi tidak disyaratkan baligh
b. Imam
Abu Hanifah mensyaratkan bukan orang murtad, tetapi ulama hanafiyah tidak
mensyaratkannya.
2. Syarat
tanaman
Diantara para ulama
terjadi perbedaan pendapat, tetapi kebanyakan menganggap lebih baik jika
diserahkan kepada pekerja.
3. Syarat
dengan garapan
a. Memungkinkan
untuk digarap, yakni apabila ditanami tanah tersebut akan menghasilkan.
b. Jelas.
c. Ada
penyerahan tanah.
4. Syarat-syarat
tanaman yang dihasilkan
a. Jelas
ketika akad.
b. Diharuskan
atas kerjasama dua orang yang akad.
c. Ditetapkan
ukuran diantara keduanya, seperti sepertiga, setengah, dan lain-lain.
d. Hasil
dari tanaman harus menyeluruh diantara dua orang yang akan melangsungkan
akad.tidak dibolehkan mensyaratkan bagi salah satu yang melangsungkan akad
hanya mandapakan sekedar pengganti biji.
5. Tujuan
akad
Akad dalam muazara’ah
harus didasarkan padatujuan syara’yaitu untuk memamfa’at kanpekrja atau
memanfa’atkan tanah.
6. Syarat
alat bercocok tanam
Dibolehkan menggynakan
alat tradisional atau modern dengan maksud sebagai konsekuensi atas akad. Jika
hanya bbermaksud menggunakan alat, ermaksud menggunakan alat, dan tidak
dikaitkan dengan akad, muzara’ah dipandang rusak.
7. Syarat
muzara’ah
Dalam muzara’ah diharuskan
menetabkan waktu. Jika waktu tidak ditetapkan, muzara’ah dipandang tidak
sah.
b. Menurut Ulama Malikiayah
a. Kedua
orang yang melangsungkan akad harus menyerahkan benih,
b.
Hasil yang diperoleh harus disamakan
anatara pemilik tanah dan penggarap,
c.
Benih harus berasal dari kedua orang
yang melangsyngkan akad.
c. Menurut
ulama syafi’iayah
Ulama syafi’iyah tidak
mensyaratkan persamaan hasil yang diperoleh oleh kedua akid dalam muzara’ah
yang mengikuti atau berkaitan dengan myusaqah. Mereka berpendapat bahwa muzara’ah
adalah pengelolaan tanah atas apa yang keluar dari bumi, sedangkan benihnya
berasal dari pemilik tanah.
d. Menurut
ulama Hanabilah
Ulama Hanabilah
sebagaimana Ulama Syafi’iyah tidak mensyaratkan persamaan antara penghasilan
dua orang yang akad. Namun demikian, mereka mensyaratkan lainnya:
a.
Benih berasal dari pemilik, tetepi
diriwayatkan bahwa Imam Ahmad membolehkan benih berasal dari penggarap,
b.
Kedua orang yang melaksanakan akad harus
menjelaskan bagian masing- masing,
c.
Mengetahui dengan jelas benih.[4]
2) Musaqah
Syarat- syarat musaqah
sebenarnya tidak berbeda dengan persyaratan yang ada dalam muzara’ah.
Hanya saja, pada musaqah tidak
disyaratkan untuk menjelaskan jenis
benih, pemilik benih, kelayakan kebun, serta ketetapan waktu.
Beberapa syarat yang
ada dalam muzara’ah dan dapat diterapkan dalam musaqah adalah:
a. Ahli
dalam akad
b. Menjelaskan
bagian penggarap
c. Membebaskan
pemilik dari pohon
d. Hasil
dari pohon di bagi antara dua orang yang melangsungkan akad
e. Sampai
batas akhir, yakni menyeluruh sampai akhir.[5]
4. Rukun
muzara’ah dan Musaqah
1) Muzara’ah
Rukun muzara’ah menurut ulama Hanafiyah adalah, ijab
dan qabul. Yaitu pemilik lahan berkata kepada pihak penggarap, “aku serahkan
lahan ini kepadamu sebagai muzara’ah dengan upah sekian.” Lalu pihak
penggarap berkata, “aku terima,” atau “aku setuju,” atau perkataan- perkataan
yang menunjukkan bahwa ia menerima dan menyetujuinya. Apabila ijab qabul ini
sudah terjadi, maka mberlakulah akad Muzara’ah diantara keduanya.
Sedankan elemen akad Muzara’ah ada tiga,
yaitu, pemilik lahan, pengagarap, dan yang ketiga adalah objek akad yang
memiliki dua kemungkinan, yaitu kemanfaatan lahan atau pekerjaan penggarap
(yang pertam berarti pihak penggarap menyewa lahan, sedangkan yang kedua
berarti pihak pemilik lahan mempekerjakan atau mengupahnya untuk menggarap
lahannya. Kedua hal ini dalam fiqih disebut akad ijaarah). Menurut Ulama
Hanafiyah, akad Muzara’ah pada
awalnya adalah bentuk akad ijaarah, sedangkan pada akhirnya berupa syarikah
(kerja sama patungan atau joinan). Apabila benihnya dari pihak penggarap, maka
objek akadnya berarti kemanfaatan lahan.sedangkan jika benihnya dari pihak
pemilik lahan, maka objek akadnya berarti kemanfaatan (baca: pekerjaan)
sipenggarab.
Sementara itu, Ulama Hanabilah mengatakan, bahwa
akad Muzara’ah dan Musaqah tidak perlu kepada qabul secara lisan,
akan tetapi qabul cukup dengan sipenggarap memulai mengerjakan dan mengolah
lahan atau merawat dan menyirami tanaman, sama seperti wakil.
Adapun sipat akad Muzara’ah maka menurut
Ulama Hanafiyah adalah sama seperti akad- akad syarikah yang lain, yaitu
statusnya adalah ghairu lazim (tidak berlaku mengikat). Sementra itu
Ulama Malikiyah mengatakan bahwa akad Muzara’ah statusnya sudah menjadi
lazim (berlaku mengikat) jika benih telah ditaburkan atau telah ditanam.
Pendapat yang mu’tamat menurut Ulama Malikiah
adalah, bahwa bentuk- bentuk akad syarikah (kerja sama joinan), dalam harta
statusnya sudah menjadi lazim (mengikat) jika telah ada ijab qabul.
Sementara itu Ulama Hanabilah mengatakan, bahwa akad
Muzara’ah dan Musaqah adalah dua akad yang statusnya ghairu lazim
(tidak berlaku mengikat), sehingga salah satu pihak bisa membatalkannya dan
akad menjadi batal dengan meniggalkannya salah satu pihak. [6]
2) Musaqah
Ulama Hanafiyah
berpendapat bahwa rukun Musaqah adalah ijab dan qabul, seperti pada Muzara’ah.
Adapun yang bekerja adalah penggarap saja, tidak seperti dalam muzara’ah.
Ulama Malikiyah berpendapat tidak ijab-
qabul dengan pekerjaan, tetapi harus dengan lafazh. Menurut Ulama
Hanabilah, qabul dalam Musaqah, seperti dalam muzara’ah tidak
memerlukan lafazh, cukup dengan menggarapnya. Sedangkan Ulama Syafi’iyah
mensyaratkan dalam qabul dengan lafazh (
ucapan) dan ketentuannya didasarkan pada kebiasaan umum.
Jumhur ulama menetapkan bahwa rukun Musaqah ada
5 (lima), yaitu sebagai berikut:
1.
Dua oarang yang akad (al- aqidani)
Al- Aqidani disyaratkan
harus baligh dan berakal.
2. Objek
Musaqah
Objek musaqah menurut ulama Hanafiyah adalah pohon-pohon
yang berbuah, seperti kurma. Akan tetapi, menurut Ulama Hanafiyah lainnya
dibolehkan Musaqah atas pohon yang tidak berbuah sebab
sama- sama membutuhkan pengurusan dan siraman.
Ulama Malikiyah berpendapat bahwa objek Musaqah adalah tumbuh- tumbuhan, seperti kacang, pohon
yang berbuah dan memiliki akar yang tetap di tanah, seperti anggur, kurma yang
berbuah, dan lain- lain, dengan dua syarat:
1) Akad
dilakukan sebelum buah tampak dan dapat diperjualbelikan;
2) Akad
ditentukan dengan waktu tertentu
Ulama Hanabilah berpendapat bahwa Musaqah dimaksudkan pada pohon- pohon berbuah yang
dapat di makan.
Ulama Syafi’iyah dalam madzhab baru berpendapat
bahwa Musaqah hanya dapat dilakukan pada kurma dan anggur saja. Kurma
didasarkan pada perbuatan Rasulullah saw terhadap orang Khaibar, sedangkan
anggur hampir sama hukumnya dengan kurma bila ditinjau dari segi wajib
zakatnya. Akan tetapi, madzhab qadim membolehkan semua jenis pepohonan.
3. Buah
Disyaratkan menentukan buah ketika akad untuk kedua
pihak.
4. Pekerjaan
Disyaratkan penggarap harus bekerja
sendiri. Jika disyaratkan harus bekerja
atau dikerjakan secara bersama- sama, akad menjadi tidak sah.
Ulama mensyaratkan penggarap harus
mengetahui batas waktu, yaitu kapan maksimal berbuah dan kapan minimal berbuah.
Ulama Hanafiyah tidak memberikan
batasan waktu, baik dalam Muzara’ah maupun Musaqakah sebab
Rasulullah Saw. pun tidak memberikan batasan ketika bermu’amalah dengan orang
khaibar.
5. Shighaat
Menurut ulama Syafi’iyah, tidak
dibolehkan menggunakan kata ijarah(sewaan) dalam akad musaqah sebab
berlainan akad. Adapun Ulama hanabilah memperbolehkannya sebab yang terpenting
adalah maksudnya.
Bagi orang yang mampu berbicara qabul harus
diucapkan agar akad menjadi lazim, seperti pada ijarah. Menurut ulama
Hanabilah, sebagaimana pada muzara’ah,
tadak disyaratkan kabul dengan ucapan, melainkan cukup dengan mengerjakannya.[7]
B.
Cara Pelaksanaan Muzara’ah dan Musaqah
Muzara’ah
dan musaqah dilaksanakan setelah akad (ijab qabul) di antara kedua belah pihak
sudah di ucapkan. Dengan adanya kesepakatan itu maka sipenggarap
melaksanakannya dengan memenuhi syarat- syarat yang telah disepakati diantara
kedua belah pihak. Muzara’ah dan musaqah akan berakhir apabila:
a.
Jangka
waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi, apabila jangka waktunya sudah
habis, sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen, maka akad itu tidak
dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama
di waktu akad.
b.
Apabila salah seorang yang berakad wafat.
c.
Adanya
uzur salah satu pihak. Uzur dimaksud antara lain:
1)
Pemilik
tanah terbelit hutang, sehingga tanah pertanian itu harus ia jual, karena tidak
ada harta lain yang dapatmelunasi hutang itu. Pembatalan ini harus dilaksanakan
melalui campur tangan hakim. Akan tetapi, apabila tumbuh- tumbuhan itu telah
berubah, tetapi belum layak panen, maka tanah itu tidak boleh dijual sampai
panen.
2)
Adanya
uzur petani, seperti sakit atau harus
melakukan suatu perjalanan di luar kota, sehingga ia tidak mampu
melaksanakan pekerjaannya.[8]
BAB
III
PENUTUP
Kesimpulan
Dari
pembahasan di atas dapat di simpulkan bahwa muzara’ah adalah akad pemanfa’atan dan
penggarapan lahan pertanian antar pemilik lahan dengan pihak penggarap,
sedangkan hasilnya dibagi di antara mereka berdua dengan prosentase bagian
sesuai yang mereka berdua sepakati. Sedangkan musaqah adalah suatu kesepakatan atau
kontrak kerja berupa pemasrahan pepohonan kepada seseorang untuk ia sirami dan
rawat sedangkan hasil buahnya dibagi di antara kedua belah pihak.
1.
Rukun Muzara’ah adalah:
(a) pemilik
tanah,
(b) petani
penggarap,
(c) obyek muzara’ah,
yaitu antara manfa’at tanah dengan hasil kerja petani,
(d) ijab
dan qabul.
(b) Tanah
yang dijadikan obyek Musaqah
(c) Jenis
usaha yang akan di lakukan petani penggarap
(d)
ketentuan mengenai pembagian hasil musaqah
(e) Shigat
(ungkapan) ijwaab dan qabul
2. Rukun Musaqah menurut jumhur ulama ada 5 yaitu:
a. Dua
oarang yang akad (al- aqidani)
b. Objek Musaqah
c. Buah
d. Pekerjaan
e. Shighat
Daftar
kepustakaan
Al-zuhaili, Wahbah, al- Fiqih al- Islam Wa
Adillatuhu, Jilid VI, Damaskus; Darul Fikir, 2007
Harun, Nasrun, Fiqih Muamalah, Jakarta; Gaya
Media Pratama, 2000
Syafei, Rachmad, Fiqih
Muamalah,
Bandung; Pustaka Setia,2006
